Kota Makassar

Ketua Ombudsman Sulsel Kritisi Penyaluran Bansos Pemkot Makassar

244

Ketua Ombudsman Perwakilan Sulsel, Subhan mengakui masyarakat di Kota Makassar saat ini menjerit dikarenakan tidak akuratnya pembagian Sembako yang dilakukan oleh Pemkot Makassar.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar dalam menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos), berupa Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dinilai tidak transparan dalam melakukan pendataan masyarakat yang berhak mendapatkannya, terutama bagi masyarakat yang terdampak Corona atau Covid-19.

Sebelumnya, Pemkot Makassar melalui Dinas Sosial menyatakan, 50 persen secar valid telah melakukan pendataan bagi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan Sembako.

Namun, belakangan menjadi polemik lantaran metode Pemkot Makassar tidak jelas melakukan pendataan, dikarenakan banyaknya warga yang kurang mampu belum terdata secara valid.

“Masyarakat saat ini menjerit, akibat banyaknya yang tdk menerima bantuan sembako dari Pemkot. Kita tidak pernah menyaksikan adanya tim yang serius betul betul mendata seluruh masyarakat miskin. Ini berpotensi memuncukan masyarakat miskin dadakan,” kata Subhan, Kamis (23/4/2020).

Subhan menyayangkan, Pemkot Makassar tidak melibatkan ketua RT didalam melakukan pendataan penerima Bansos. Sebab, ketua RT yang mengetahui secara pasti masyarakatnya yang berhak mendapatkan Bansos.

“Harusnya seluruh RT diminta mendata ulang warga yg tidak lagi bisa membeli apa apa. Kalau data yang lama saja sudaj banyak yang tidak masuk,apalagi sekarang.

Harusnya memang Pemkot dalam hal ini Dinsos mempercayakan data dari RT, RW sekalian penyaluran nya, sehingga tidak ada yang mati kelaparan sebelum bantuan datang. Ini sudah terjadi dibeberapa daerah diluar Sulsel”, tambah Subhan.

Dirinya menjelaskan, seharusnya ada tim dari Dinsos yang menyusuri jalan-jalan dikota Makassar, dimana kita lihat banyak sekali ibu-ibu bersama anak-anak nya mendorong becak berisi rongsokan.

“Mereka ini sedang lapar, yang mereka butuhkan makanan langsung santap selain tetap diberikan bahan mentah,” tegas Subhan.

Subhan berharap agar Pemkot Makassar memperhatikan warga-warga Lanjut Usia (Lansia) yang tidak mampu. Mnlenurutnya, para Lansia selama ini tidak mendapatkan perhatian khusus dari Pemkot.

“Ada banyak warga miskin utama nya lansia dan anak-anak yang tak memiliki Adminduk semisal KTP dan KK tapi mereka butuh makan. Jadi tidak harus yang punya KTP dan KK, tetapi seluruh masyarakat miskin yg saat ini diambang kelaparan, tanpa harus memperlihatkan KK atau KTP nya. Yang jelas mereka orang Indonesia dan penduduk Makassar maupun pendatang.

Jangan membuat ribet administrasi (mempersulit) yang penting tercatat semua. Jika sekiranya Pemerintah melihat langsung ada masyarakat yang sangat butuh makan, maka harus tergerak memberikan bantuan, Tidakk perlu periksa KK dan KTP nya.
Sekali lagi administrasi yang tertutup, ribet, berbelit-belit berpotensi membuat masyarakat kiat banyak yang kelaparan. Maka bila ini terjadi Pemerintah harus bertanggung jawab,” jelas Subhan. (Albar)

Komentar

loading...