Kota Makassar

LB AMP Sulsel Datangi Kejati Laporkan Dana 31 Miliar di PDAM Makassar

321

Setelah menerima Laporan bernomor 067/SEK.A2/Pelaporan/LB-AMP SUL-SEL/IV/2020, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan berjanji akan meneliti dan mengkaji laporan masyarakat.

Informasi di himpun, laporan tersebut Berasal dari Lembaga Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Selatan (LB AMP Sulsel) yang telah melaporkan secara resmi dugaan korupsi senilai Rp31 miliar ke Kejati Sulsel.

Suherman, Ketua LB AMP Sulsel menilai ada kerugian negara berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2018 lalu.

Dalam laporan BKP nomor 63/LHP/XIX.MKS/12/2018 ada lima rekomendasi yang diberikan, dua diantaranya berpotensi masalah hukum.

Hal ini dibenarkan atas merekomendasi BPK kepada Walikota Makassar agar memerintahkan Direktur Utama PDAM Makassar untuk mengembalikan tantiem dan bonus pegawai sebesar Rp8.318.213.130 ke kas PDAM Makassar.

Suherman menambahkan, selain itu juga, BPK merekomendasikan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran beban pensiun sebesar Rp23.130.154.449 ke kas PDAM Makassar.

LP AMB Sulsel menilai, dua pihak yang diduga bertanggung jawab secara hukum adalah Walikota Makassar, saat itu adalah Ramdhan Pomanto dan jajaran Direksi PDAM Makassar periode 2015-2019, Haris Yasin Limpo, Asdar Ali, Irawan Abadi dan Kartia Bado.

Suherman menambahkan, laporan LP AMB Sulsel adalah bentuk partisipasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang dinilai telah merugikan hajat hidup rakyat Indonesia, khususnya Kota Makassar.

Dimana menurutnya, temuan dan rekomendasi BPK ini tentu melanggar UU No 28 tahun 1999 tentang Pemerintah Bebas KKN, UU No 9 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 dan UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Albar)

Komentar

loading...