Kabupaten Bantaeng

MoU: Anggaran Fisik ADD dan DD Bantaeng ke Sektor Lain

165

BANTAENG — Kabupaten Bantaeng yang baru saja menggelar Acara Penandatanganan MoU antara Pemkab dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Bantaeng perihal Pengamanan Refocusing Revisi Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

Skema Padat Karya Tunai dan Pencegahan Covid-19, yang mana menjadi salah satu bagian yang sangat krusial dalam penanganan wabah Covid-19. Penandatanganan dilangsungkan di Posko Induk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Bahwa kita akan bertindak cepat untuk menangani penyebaran wabah Covid-19, tetapi kita juga tidak mau ada aparat kita yang bermasalah dan harus berhadapan dengan persoalan hukum, karena kurang pemahaman terhadap regulasi yang ada”, demikian disampaikan Bupati Bantaeng.

H. Ilham Azikin saat membawakan sambutannya. Pemerintah daerah berharap dengan adanya sinergitas yang dibangun antara Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), akan membuka ruang untuk konsultatif dan pembimbingan kepada aparat pemerintah dan para Kepala Desa sehingga agar tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Johan Iswahyudi, mengatakan bahwa sebagaian dari anggaran yang tadinya dialokasikan untuk pembangunan fisik atau kegiatan lainnya, dialihkan untuk mengatasi Covid-19.

“Besar harapan ke depan MoU ini dapat membantu kita semua dalam menghadapi berbagai permasalahan akibat wabah Covid-19 ini. Yang dalam pelaksanaannya semua bisa berjalan tanpa ada penyimpangan pada saat kita mempertanggungjawabkan apa yang kita laksanakan”, katanya.

Bupati juga menambahkan bahwa pemda akan menerapkan kebijakan untuk penyiapan sembako, penyiapan dana bantuan langsung tunai (BLT), serta membuka model-model pekerjaan yang melibatkan orang banyak atau dengan sistem padat karya.

“Kita berharap seluruh kebijakan ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat, tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Kita patut bersyukur bahwa sampai saat ini Kab. Bantarng masih berada pada zona hijau”, tambah Bupati.

Oleh karena itu kepada seluruh aparat diharapkan memahami regulasi yang ada, demikian pula para Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP), kiranya dapat berperan penting dalam mengawasi persoalan yang bersifat internal dari hal-hal administratif dan hal yang bersifat koruptif terutama dalam hal mengawal Refocusing APBD, ADD dan DD dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.

Turut hadir pada kesempatan itu antara lain Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin, Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah, Kapolres Bantaeng, Wawan Sumantri, Dandim 1410 Bantaeng, Tambohule Wulaa, serta para Kepala SKPD terkait, dan para Camat se-Kab. Bantaeng.

Komentar

loading...