Kabupaten Enrekang

KIP: LSM PKN Menangkan Gugatan Lawan Pemkab Enrekang

564

ENREKANG — Sengketa informasi publik antara Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Keuangan Negara, LSM PKN Enrekang VS Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Enrekang.

LSM PKN telah mengakhiri Sidang tersebut pada, Senin 11 Mei 2020 di kantor Komisi Informasi Sulawesi Selatan

Adapun hasil putusan yakni mengabulkan segala tuntutan dari LSM PKN Enrekang dari termohon PPID kabupaten Enrekang dalam mewujudkan negara yang aman dan sejahtera hingga pada tingkatan daerah.

Pada dasarnya, LSM PKN Mengungkap jika seluruh lapisan masyarakat diberikan kewenangan dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah. Itu jelas tertuang dalam UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dari dasar itulah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Keuangan Negara (PKN) Enrekang menggugat Pemkab Enrekang

Kronologis awal gugatan sewaktu Bahar, ketua LSM PKN Enrekang mengajukan permohonan data ke PPID kabupaten Enrekang sebagai bagian untuk mewujudkan marwah UU KIP.

Namun Pemkab Enrekang tidak mengindahkan permohonan PKN. Akhirnya, untuk mendapatkan data yang dimohonkan, LSM PKN harus melewati proses yang panjang,

Pihak pemohon melakukan sidang di Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Selatan setelah melayangkan gugatan sebelumnya.

“Saya dan beberapa teman harus bolak balik mengikuti sidang kurang lebih 5 kali hingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam pembacaan putusan oleh pihak KIP Sulsel, melalui live fecebook akibat pandemi bahwa LSM PKN Enrekang menang dalam sengketa permohonan data ke PPID kab Enrekang”, ujar Bahar (13/5/2020).

Bahar, sapaan Baba mengatakan masih harus menunggu surat kuasa pengambilan data di PPID kab Enrekang dari KIP prov Sulawesi Selatan.

“Kami ingin mewujudkan Enrekang yang bersih dari tindak pidana korupsi, keterbukaan informasi publik itu sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi”, lanjut Baba.

Sementara itu, Patar Sihotang, SH, MH ketua umum PKN mengucapkan terima kasih kepada Komisioner yang telah menagbulkan permohonan PKN.

“Kami mengucapkan terima kasih atas keputusan nyaitu informasi publik mengenai laporan pertanggungjawaban dan dokumen kontrak pengadaan pekerjaan di masing masning SKPD pemkab Enrekang.

Semoga ke depan putusan ini bermanfaat bagi masyakat umum dan khususnya masyakarat Kabupaten Enrekang dalam pengembangan pribadi bidang keterbukaan informasi”, ungkap Ketua Umum LSM PKN.

Patar Sitohang menambahkan. Hal ini dapat merubah pradigma para pejabat selama ini yang menganggap dokumen kontrak itu adalah rahasia negara dan tujuan permohonan informasi publiki ini adalah sebagai sebahai bahan informasi bagi tim pkn yuntuk melakssnakan investigasi di lanpangan.

“Ini juga sesuai amanat PP. 43 tahun 2018”, ujar Patar sihotang, ketua Lembaga PKN pusat.

Informasi dihimpun, tuntutan PKN melalui KIP Sulsel telah terkabul dan dinyatakan bahwa LSM PKN Enrekang memenangkan persidangan keterbukaan informasi tersebut.

Komentar

loading...