Kota Makassar

Pelantikan Pj Walikota Makassar Disorot Rektor, Pengamat Hingga AJI

184

MAKASSAR — Pelantikan Pj. Walikota Makassat, prof. Yusran yang baru menggantikan DR. Iqbal suhaeb di sorot sejumlah kalangan

Pelantikan Pj. Walikota ini resmi di lakukan pada rabu 13 Mei 2020 di baruga Angnging mamiri, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Saat itu, Pelantikan Pj. Walikota Makassar saat prosesi pelantikan berlangsung sampai proses wawancara dengan beberapa awak media.

Yaitu nampak kerumunan orang yang berdesakan saat pelantikan Pj. Walikota Makassar didalam aula pada saat proses berlangsung, Seakan-akan aturan physical distancing didalam psbb tidak berlaku saat itu.

Pengamat Pemerintahan, Bastian Lubis, menyayangkan adanya pelantikan di tengah pandemi Corona tersebut. Menurutnya, pihak Pemkot sendiri tidak menerapkan aturan PSBB selama pelantikan.

“Iya berarti PSBB di Pemkot tidak berlaku sesuai aturan yang telah ditetapkan. Sehingga menjadi preseden buruk bagi penegakkan aturan PSBB,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (13/05/2020).

Pelantikan Pj Walikota Makassar Disorot Rektor, Pengamat Hingga AJI 1

Akibatnya, kata Rektor Universitas Patria Artha ini, pelantikan tersebut justru memboroskan anggaran yang ada. Sebab, penerapan PSBB kini tidak efektif. Apalagi pihak Pemkot sendiri yang telah melanggar kebijakan ini.

Ditengah pelaksanaan psbb tahap 2, pemkot makassar melanggar sendiri aturan yang dibuatnya.

Betapa tidak, pelantikan pj walikota yang baru itu membuat seakan-akan aturan di dalam psbb hanya sebuah simulasi saja.

Tak hanya itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar juga mengecam kegiatan tatap muka yang digelar Pemerintah Kota Makassar saat proses wawancara dengan Penjabat Wali Kota Makassar yang baru, Profesor Yusran Yusuf. Terlebih saat ini tengah diterapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan serta serah terima jabatan Penjabat Wali Kota Makassar berlangsung di Ruang Rapat Sipakatau Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar, Rabu pagi.

Menurut Nurdin, pengumpulan massa seperti ini sangat kontraproduktif dengan anjuran dan imbauan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 serta Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran COVID-19. Di antaranya tentang pentingnya menjaga jarak fisik atau physical distancing.

Nurdin berpendapat, pelanggaran tersebut bisa diancam pidana satu tahun penjara karena dianggap menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, sesuai Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Priyanto menyesalkan pelantikan yang mengundang keramaian tersebut. Katanya, seolah pemerintah sedang mempertontokan bahwa mereka boleh melanggar protokol pencegahan covid-19.

Katanya, tak mengherankan jika warga selama ini tak patuh penerapan PSBB, pasalnya para pemimpin di pemerintahan saja bertindak seenaknya. Ia menilai, tindakan itu justru tak menunjukkan empati kepada orang-orang yang kehilangan pendapatan, bahkan hilang pekerjaan demi mematuhi PSBB.

Komentar

loading...