Kota Makassar

Dinkes Kota Makassar Diisukan Bisnis Covid, Ini Jawaban Kadis

307

MAKASSAR — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar membantah mengenai adanya isu yang menyatakan rapid tes yang dilakukan Pemkot selama ini sebagai lahan bisnis.

Kadiskes Kota Makassar, Naisyah Tun Azikin mengatakan, rapid tes yang selama ini digunakan, merupakan sumbangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sebanyak 20.000 dan itu murni dari sumbangan pihak swasta.

“Tidak ada yang dibeli. Di mana bisnisnya?Tenaga kesehatan kita yang turun melakukan rapid juga tidak ada yang dibayar sama sekali, karena sudah tupoksi mereka sebagai petugas laboratorium yang ada di puskesmas,” kata Naisyah, Senin (09/06/2020).

Ada pun biaya yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), kata Naisyah adalah pembelian murni, tidak ada biaya pemeriksaan.

Sementara, mengenai masyarakat yang tak mau dirapid tes, menurut Naisyah itu tidak masuk dalam 6 kecamatan zona merah penyebaran covid-19 di Kota Makassar.

Pemerintah kota Makassar telah menyampaikan wilayah yang melakukan penolakan Rapid Tes justru pada kecamatan yang tidak ditetapkan sebagai episentrum.

Menurut Naisyah, rapid tes massal yang dilakukan pemerintah kota sudah selesai. Karena hal itu hanya berlangsung dua hari saja yakni pada hari Jumat dan Sabtu lalu.

“Kecamatan Bontoala dan Makassar yang melakukan penolakan rapid itu tidak masuk pada lima kecamatan episentrum yang ditetapkan untuk di-tracing kemudian dilakukan rapid,” ucapnya.

Naisyah menjelaskan rapid tahap awal sebelumnya dilakukan pada lima kecamatan dan tahap kedua di enam kecamatan.

Penetapan episentrum ini berdasarkan jumlah kasus positif yang tertinggi terjadi di wilayah itu. Tidak semua kelurahan atau RT/RW dilakukan rapid. Tetapi hanya pada titik-titik yang ditemukan ada kasus positif hasil konfirmasi laboratorium PCR.

Komentar

loading...